Pekerja Outsourcing PLN Minta Dukungan DPRD

PURWOKERTO- Karyawan outsourcing PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) area Purwokerto menepati janji melakukan aksi. Setelah doa bersama, giliran mereka mendatangi Komisi D DPRD Banyumas, Senin (2/7).
Ketua Aliansi Serikat Pekerja Listrik Nasional area Purwokerto, Nanang Purnama, menyampaikan inti aksi adalah meminta dukungan DPRD Banyumas. Salah satunya untuk memfasilitasi mereka bertemu dengan Dinsosnakertrans.
‘’Kami meminta Komisi D untuk memanggil dan memfasilitasi bertemu dengan Dinsosnakertrans, karena soal tenaga kerja Dinsosnakertrans ikut berperan,’’ katanya saat mengadu.
Intinya, kata Nanang, aksi yang dilakukan saat ini memang bergerak juga dalam skala nasional. Untuk Banyumas harus meniru Provinsi Jatim yang sudah menghapus outsourcing, khususnya di lingkungan PLN. Di antaranya pencatat meter dan layanan teknis.
‘’Putusan MK sudah memutuskan agar untuk pekerja teknis tidak lagi menggunakan outsourcing, tetapi langsung dengan pemilik pekerjaan. Kami ini kan pekerja teknis, seharusnya kontrak dengan PLN sebagai pemilik pekerjaan,’’ terangnya.
Jumlah pekerja di wilayah Banyumas, tambah dia, diperkirakan mencapai 600 orang. Jika tuntutan tidak juga dikabulkan mereka mengancam akan melakukan aksi mogok massal. Sekretaris Komisi D, Yoga Sugama, menyambut baik kedatangan perwakilan karyawan PLN tersebut. ‘’Kami akan segera tindaklanjuti, termasuk memanggil dan mempertemukan dengan Dinsosnakertrans,’’ katanya.
Sebelumnya Humas PLN APJ Purwokerto, Djumeno, menuturkan meski terjadi aksi mogok tidak akan mengganggu pelayanan pada masyarakat. Petugas PLN akan tetap menjalankan pelayanan pada masyarakat seperti biasa.-- suaramerdeka.com